Agar proses penanganan bencana erupsi Sinabung diKabupaten Karo terukur, dan berjalan baik terkesan tidak berjalan serampangan, penyusunan rencana kontinjensi penanganan bencana harus dibuat.

Hal ini guna mempermuda kerja Pemkab Karo  menghadapi dan mengurangi resiko bencana, serta penanganannya, sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Pengumpulan data dan penyusunan kontinjensi penanganan disusun secara profesional, penanggulangan bencana bukan masalah ringan, maka perlu dilakukan pembahasan serius melibatkan para ahli dan akademisi.
 
Ketentuan yang disepakati dengan semua pihak baik, legislatif, eksekutif, akademisi, ilmuan dikukuhkan jadi Perda sebagai petunjuk tehnis dilapangan dalam penanganan bencana yang terjadi seharusnya, ungkap  Ketua Pusat Studi Menegemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno pada analisa Senin (3/4) di Kabanjahe saat kunjungan ke Pemkab Karo menawarkan  kerjasama penanganan bencana erupsi Sinabung.
 
Banyak langkah-langkah tindak lanjut tehnis penanganan bencana, hal-hal pokok yang perlu ditindaklanjuti sebagai pakem atau aturan main, antara lain memulai proses ratifikasi, membahas elemen-elemen yang diperlukan dalam membangun pengaturan kesiapsiagaan dan prosedur operasi. Mencakup situasi, sasaran, kegiatan dilakukan, analisa kebutuhan.
 
Sehubungan dengan itu,  UPN Veteran Yogyakarata kedatangan ke Karo bertemu bupati coba menawarkan kerjasama dalam penanganan bencana. Karena analisis kami lakukan sejak 2011-2017 penanganan bencana disini mengalami banyak kendala, mulai lambanya penanganan relokasi tahap II, pengungsi kekurangan logistik, anak-anak pengungsi menumpang belajar di sekolah lain, hingga Huntara untuk 8000 pengunsi. Kendala ini muncul analisis penyebabnya salah satunya komunikasi, menegemen bencana tidak baik menyebabkan penanganan bencana tidak selesai-selesai kata Puji Lestari ketua tim  peneliti hibah PUPT UPN Veteran Yogyakarta.
 
Tujuan kerjasama memberikan pendampingan guna meningkatkan pemahaman di kalangan pemerintah, masyarakat luas, dan pemangku kebijakan terhadap mekanisme pekerjaan penanganan bencana sinabung agar satu tujuan, satu presepsi pelaksanaan clear sesuai jadwal ditentukan pemerintah pusat.
 
Tanpa penanganan menyita waktu panjang, yang berakibat munculnya masalah baru seperti pengungsi korban erupsi sinabung kelamaan di posko, rekontruksi dan rehabilitasi pengungsi terlalu lama kata Prof Sari Bahagiarti guru besar yang juga sekaligus Rektor UPN Veteran menambahkan.
 
Bupati Karo Terkelin Brahamana dalam pertemuan dengan pihak UPN Veteran Yogyakarta di ruang rapat asisten kantor bupati lantai II mengakui bahwa penangnanan bencana di Karo memang agak lamban sebab sesuatu hal yang tidak bisa diuraikan, namun pada prinsipnya Pemkab Karo terbuka kepada semua kalangan yang ingin membantu penanganan bencana Sinabung.
 
BPBD Karo terbentuk belum lama, kekurangan  masih banyak penyebab, kinerja dilapangan lamban, ini terjadi karena minim pengalaman, sebab itu sangat lemah kontinjensinya. Harapan UPN veteran Yogyakarta  bisa berikan masukan kata Kepalah BPBD Karo Martin Sitepu coba menjelaskan  pada tim UPN.
 
Mengenai penanganan Sinabung,  kelemahan di lihat sisi komunikasi yang kurang lancar dan menegemen kebencanaan, data lapangan yang kurang update. Tapi ini bisa diatasi jika kearifan lokal dijalankan dan libatkan para ahli sebagai pembimbing, Pemkab Karo harus sadari dan coba tempatkan pendamping dari ilmuan, akademisi agar masalah penanganan Sinabung tuntas 2017 sebagaimana di harapkan pemerintah pusat (didik/analisa) 
 
Tanggal hari ini:
Dikelola oleh:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Jalan Djamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe Sumatera Utara