Misi Pertama: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Karo 

A. BIDANG PEMERITAHAN          

 

Untuk menunjang misi bupati karo terpilih yang yang pertama yakni peningkatan kualitas SDM, maka dibidang pemerintahan ditetapkan 7 program pembangunan  yakni seperti diuraikan dibawah ini: 

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

 

Sasaran program adalah adalah terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Meningkatkan disiplin dan ethos kerja pegawai pemerintahan kabupaten karo;
  2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilah aparat pemerintahan;
  3. Menempatkan pegawai sesuai dengan bidang keahlian dan kecakapan  yang dimiliki (the righ man on the righ place);
  4. Memberdayakan aparat pemerintahan desa dan melaksanakan pemerintahan desa;
  5. Menyelenggarakan penjaringan aspirasi masyarakat (musrenbang);
  6. Membentuk Forum pembangunan Desa/kelurahan dan pemberdayaan pemerintah/masyarakat desa/kelurahan;
  7. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pembangunan;  dan
  8. Menyelenggarakan rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan.

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

 

Program ini bertujuan untuk untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

 

Sasaran program adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang efektif akuntabel di lingkungan aparatur negara.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Pelatihan tenaga auditor/pemeriksa untuk memperoleh tenaga auditor/pemeriksa yang profesional;
  2. Mengembangkan sistem pegawasan yang berbasis kinerja;
  3. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah; dan
  4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan memproses tindak lanjut temuan pemeriksaan secara hukum.

3. Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

 

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan   agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

 

Sasaran program adalah terciptanya kelembagaan dan manajemen dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah     yang efektif, efisien, luwes, responsive, dan tidak terjadi duplikasi fungsi dan kewenangan.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping dan fleksibel; 
  2. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga  (pemerintah pusat, provinsi dan dalam kabupaten);
  3. Menciptakan sistem administrasi dan kearsipan yang  baik, efektif dan efisien; dan
  4. Penyempurnaan Peraturan Daerah.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

 

Program ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.

 

Sasaran program adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Penataan Sumber daya Aparatur sesuai dengan jumlah dan konpetensi serta perbaikan distribusi PNS;
  2. Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan SDM;
  3. Meningkatkan konpetensi sumber daya aparatur;
  4. Penyempurnaan sistem dan kualitas materi diklat PNS;
  5. Penyempurnaan aturan penegakan hukuman displin PNS;
  6. Penataan administrasi dan kearsipan Kepegawaian; dan
  7. Pembinaan aparat pemerintah Kabupaten yang bersih dan berwibawa.

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

 

Sasaran program adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Pemanfaatan teknologi informasi elektronik dalam peningkatan pelayanan publik;
  2. Peningkatan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana publik dan menyempurnakan kualitas pelayanan publik;
  3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
  4. Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan publik;
  5. Optimalisasi pengadaan/pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
  6. Peningkatan kesejahteraan bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdakaan.

6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

 

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu.

 

Sasaran program adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Meningkatkan mobilitas aparatur pemerintahan dengan menyediakan sarana transportasi yang cukup;
  2. Meningkatkan pemeliharaan kenderaan dinas operasional;
  3. Inventarisasi barang milik pemerintah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan;
  4. Menyempurnakan dan melengkapi surat-surat barang milik pemerintah dengan seksama;
  5. Meningkatkan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran; dan
  6. Pengadaan/pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana Pemerintahan sesuai kebutuhan.

7. Program Penyelenggaraan Pimpinan  Daerah

 

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Sasaran program adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;
  2. Memfasilitasi kebutuhan pimpinan dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar baik didalam maupun  di luar negeri; dan
  3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana kerja pimpinan daerah.

B.  BIDANG HUKUM DAN POLITIK

 

Untuk menunjang misi bupati karo terpilih yang yang pertama yakni peningkatan kualitas SDM, maka dibidang hukum dan politik ditetapkan 2 program pembangunan  yakni seperti diuraikan dibawah ini:

1. Program Pembinaan Otonomi Daerah

 

Program ini bertujuan membina pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka keseimbangan hubungan antara pusat,  propinsi, daerah dan desa.

 

Sasaran program adalah terwujudnya arah yang jelas dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi;
  2. Pengembangan peaksanaan otonomi daerah;
  3. Pembinaan dan penyusunan peraturan desa;
  4. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa; dan
  5. Penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Program pembinaan, ketaatan dan kesadran hukum serta kesadaran politik

 

Program ini bertujuan membina dan meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum para aparatur pemerintah, masyarakat maupun elemen masyarakat lainnya akan hukum yang berlaku dan sistem politik

 

Sasaran program ini adalah mewujutkan /terbentuknya aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karo yang taat dan sadar akan hukum dan sistem politik yang ada

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
  1. Penegakan supremasi hukum secara konsisten;
  2. Pembinaan dan penyuluhan tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Pebinaan tentang sistem politik dan cara berpolitik yang baik;
  4. Pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai pelopor sadar hukum; dan
  5. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang sadar hukum.

C.  BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

 

Untuk menunjang misi bupati karo terpilih yang yang pertama yakni peningkatan kualitas SDM, maka dibidang ini ditetapkan 14 program pembangunan  yakni seperti diuraikan dibawah ini : 

1. Program Pendidikan Non Formal

 

Program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

 

Sasaran program adalah menurunnya angka buta aksara, meningkatnya ketersediaan pelayanan pendidikan non formal, meningkatnya minat penduduk dewasa untuk mengikuti pendidikan sepanjang hayat, dan meningkatnya kualitas dan kompetensi lulusan pendidikan non formal.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Penyediaan sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan;
  2. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal lembaga (kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dll.); 
  3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran mengacu pada standar nasional; dan
  4. Mengembangkan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan.

2. Program Pendidikan Formal

 

Program ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yakni mulai tingkat SD, SLTP, dan SLTA termasuk menjamin kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal  negeri dan swasta. Dengan demikian maka penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten karo dapat menciptakan suasana pendidikan yang berkualitas, bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis dan mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

 

Sasaran program adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan rasio jumlah pendidik/guru dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik dengan tetap memperhatikan pemerataan, efisiensi dan efektivitasnya; meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan terbangunnya kelembagaan sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
  2. Pemberian bantuan Operasional/dukungan opersional/subsidi bagi satuan pendidikan;
  3. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan;
  4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar Nasional;
  5. Penyediaan beasiswa dan makan tambahan yang bergizi;
  6. Pengembangan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan;
  7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik;
  8. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri/jasa yang saling menguntungkan melalui program beasiswa dan ikatan dinas;
  9. Meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran;
  10. Kampanye dan promosi budaya baca dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan; dan
  11. Mendidik anak-anak didik semenjak usia dini tentang budayaKaro dan budi pekerti.

3. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

 

Tujuan program ini  ialah terwujudnya perluasan inovasi pembelajaran pada anak didik sekolah dasar dan menengah sehingga proses pembelajaran menjadi efisien, menyenangkan dan mencerdaskan anak didik sesuai dengan tingkat usia, kematangan serta tingkat perkembangannya. Penyelengaraan dan pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar diarahkan untuk lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan rasional dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping memperkokoh kecerdasan emosional,  sosial,dan spiritual peserta didik serta berdaya saing.

 

Sasaran Proram ini ialah meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu memenuhi/mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yakni meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.    

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan  pokok sebagai berikut :
  1. Lomba mata pelajaran dan lomba MIPA;
  2. Cerdas tangkas;
  3. Olimpiade sains;
  4. Lomba kreativitas siswa;
  5. Lomba karya ilmiah remaja;       
  6. Pembinaan perpustakaan sekolah;
  7. Operasional Perpustakaan Keliling UPTD Perpustakaan Daerah;
  8. Pengadaan buku perpustakaan;
  9. Rehab UPTD Perpustakaan;
  10. Pembuatan hasil karya siswa ;
  11. Magang ;
  12. Bantuan Sekolah unggulan;       
  13. Rehabilitasi gedung sekolah dan meubelair sekolah;
  14. Rehabilitasi sarana dan prasarana Diknas;
  15. Rehabilitasi sarana penunjang sekolah;
  16. Peningkatan kualifikasi guru;
  17. Peningkatan mutu guru/MGMP;
  18. Olimpiade guru;
  19. Peningkatan mutu tenaga kependidikan;
  20. Bintek Bendaharawan
  21. Bintek Tata Usaha Sekolah;
  22. Bintek Angka Kredit;
  23. Lomba karya ilmiah;
  24. Lomba strategi pembelajaran;
  25. Pemilihan guru teladan;
  26. Rekayasa kurikulum; dan
  27. Pengadaan buku kurikulum.

4. Program Penguatan tata kelola pendidikan (pengembangan kebijakan, perencanaan,monitoring ,evaluasi dan pengawasan )

 

Tujuan program ini ialah terwujudnya  tata kelola pendidikan yang profesional, baik pada tingkat kabupaten maupun pada satuan pendidikan sehingga pengelolaan pendidikan semakin efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan pengelolaan yang demokratis dalam penerapan otonomi pendidikan yang lebih luas untuk mencapai kemandirian .

 

Sasaran program ini ialah pengelolaan pendidikan yang profesional dalam arti efisien, akuntabel, dan mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan, baik pada tingkat kabupaten karo maupun pada tingkat satuan unit kerja disetiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan  pokok sebagai berikut
  1. Sosialisasi kebijakan Depdiknas;
  2. Penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan;
  3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
  4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pendidikan;
  5. Menyusun LAKIP;
  6. Penyusunan RABPS sekolah;
  7. Monitoring PKPS-BBM;
  8. Pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan;
  9. Monitoring Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
  10. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengolah data;
  11. Penyusunan profil pendidikan;
  12. Penyusunan pemetaan pendidikan;
  13. Penyusunan informasi data ketenagaan dan aset bidang pendidikan;
  14. Peningkatan manajemen kepala sekolah dan SPM;
  15. Peningkatan mutu dan pemberdayaan pengawas sekolah/PLS;
  16. Lokakarya perumusan pembelajaran yang efektif;
  17. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
  18. Musyawarah Pengawas Sekolah/Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  19. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur; dan
  20. Akreditasi Sekolah.

5. Program Pemerataan dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun

 

Tujuan program ini Meningkatkan pemerataan  dan  memperluas daya tampung satuan pendidikan yang bermutu dan terjangkau  serta memberi kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk dapat belajar sepanjang hayat .

 

Sasaran program ini ialah terlaksananya pemeratan, perluasan dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di kabupaten karo; meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partsipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan; berkurangnya angka putus sekolah; meningkatnya angka melanjut kejenjang lebih tinggi; dan tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan  pokok sebagai berikut
  1. Penyediaan alat lab/media pembelajaran;
  2. Penyediaan buku pokok dan penunjang;
  3. Pembangunan laboratorium;
  4. Pembangunan perpustakaan;
  5. Pengadaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
  6. Pembangunan Unit Sekolah Baru.

6. Program Promosi  Kesehatan  dan Pemberdayaan Masyarakat

 

Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

 

Sasaran program adalah 1) meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana upaya kesehatan dasar; (2) meningkatnya kepuasan pengguna fasilitas pelayanan kesehatan dasar; (3) terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. 

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Mengembangkan media promosi kesehatan dan tehnologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
  2. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan pihak ketiga, lintas sektoral dan swasta serta LSM dibidang kesehatan;
  3. Peningkatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan; dan
  4. Penyebarluasan informasi kesehatan.

7. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Tanggal hari ini:
Dikelola oleh:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Jalan Djamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe Sumatera Utara