Misi Kedelapan:  Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Kesadaran Politik berdasarkan nilai Demokrasi.

A. BIDANG HUKUM DAN POLITIK

 

Untuk menunjang misi bupati karo terpilih yang yang kedelapan yakni meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta kesadaran politik berdasarkan nilai demokrasi, maka dibidang hukum dan politik ditetapkan 4(empat) program pembangunan  yakni seperti diuraikan dibawah ini:

1. Program Perencanaan dan mendorong penegakan Hukum

 

Program ini bertujuan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu sehingga penegakan hukum dan kepastian hukum tetap berjalan secara  berkesinambungan dan penanggulangan gangguan kantipmas baik kriminalitas,premanisme,terorisme maupun kejahatan lainnya.Sasaran program adalah terwujudnya (1) perencanaan pembangunan hukum khususnya Penyusunan Perda; (2) terfasilitasinya instansi/lembaga pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam evaluasi dan perencanaan hukum dan ; (3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan taat hukum.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan bahan informasi hukum dalam perencanaan pembangunan hukum.
  2. Seminar, forum diskusi dan konsultasi publik /pemerintah atasan atas produk hukum / perda;
  3. Evaluasi dan penyusunan perencanaan Peraturan Daerah; dan
  4. Membuka jaringan komunikasi dan sarana informasi yang mudah berkoordinasi dan menampung semua pengaduan / keluhan masyarakat melalui call center.

2. Program Pembinaan Peraturan Daerah dan kesadaran hukum

 

Program ini bertujuan untuk melengkapi berbagai peraturan daerah yang mampu menciptakan rasa aman dan adil bagi masyarakat, mendukung dan mengamankan pembangunan di segala bidang serta antisipatif terhadap perkembangan di masa depan.Sasaran program adalah terwujudnya (1) pencabutan peraturan daerah yang tidak relevan dengan perkembangan   (2) penerbitan peratuan daerah yang baru sebagai sub-sistem dalam sistem hukum nasional; 

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Sosialisasi peraturan Daerah;
  2. Mengintensifkan penganan kasus-kasus;
  3. Memberdayakan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
  4. Pembinaan dan memfungsikan lembaga –lembaga hukum adat.

3. Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Politik

 

Program ini bertujuan mewujudkan pelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kemasyarakatan.Sasaran program adalah terlaksananya fungsi-fungsi lembaga penyelenggara pemerintaham dan lembaga politik masyarakat di daerah sesuai konstitusi dan peraturan-perundangan yang berlaku secara profesional, efektif dan efisien, serta terbangunnya mekanisme kerjasama antarlembaga politik.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Meningkatkan konpetensi Legislatif;
  2. Pemberian bantuan keuangan bagi partai politik; dan
  3. Advokasi untuk meningkatkan kompetensi lembaga-lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

 

Program ini bertujuan Meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga politik dengan rakyat. Sasaran program adalah terwujudnya kepastian   pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell), serta jaminan penyelenggaraan kebebasan pers dan media massa.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Membangun jaringan informasi dan komunikasi;
  2. Meningkatkan penggunaan tehnologi informasi; dan
  3. Penyediakan sistem informasi dan akses informasi 

B. BIDANG KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Program Pemeliharaan Ketertiban dan perlindungan masyarakat

 

Program ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban ditegah-tegah masyarakat serta memberikan perlindungan sosial sehingga masyarakat merasa aman.  Sasaran program Masyarakat merasa aman untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
  1. Meningkatkan koordinasi dengan aparat/unsur terkait dalam menjaga ketertiban umum;
  2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan peran serta dalam bela Negara;
  3. Meningkatkan ketrampilan penanganan kerusuhan dan penanggulangan bencana alam; dan
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana Linmas Pemberian bantuan kebutuhan pokok penduduk yang terkena bencana alam.
Tanggal hari ini:
Dikelola oleh:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Jalan Djamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe Sumatera Utara